Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di seluruh dunia, tingkat prevalensi diperkirakan 10-20 persen untuk anak perempuan dan 5-10 persen untuk anak laki-laki jika kekerasan seksual diukur secara kontinu dari paparan kontak yang tidak diinginkan hingga penetrasi sebelum usia 18 tahun (K. Walsh et al. 2016 . ). hal. 5-15).

Diketahui dari berbagai penelitian bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dari kata-kata (tertulis dan lisan) dan gerak tubuh hingga kontak fisik yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan, inses, pelecehan, pelecehan seksual dan sodomi. Kasus terbaru yang juga meningkat adalah pornografi anak dan pelecehan seksual di media siber.

Menurut data dari sistem online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sejak Januari hingga Juni 2019, ada sekitar 1.500 laporan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia.

Bahkan, KPPA melaporkan bahwa antara 1 Januari hingga 16 Maret 2021 terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kasus mengerikan terakhir (walaupun diduga) adalah pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi

Indonesia di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Baca Juga: 21 Alumni SMA di Batu Diduga Korban Kekerasan Seksual Pendiri Sekolah, Terjadi Sejak 2009

Data di atas menunjukkan betapa rentannya anak-anak Indonesia terhadap insiden kekerasan seksual.

Persoalannya, jika tidak ditangani dengan baik, korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di kemudian hari.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran
Program pencegahan

Pemerintah telah menempuh pendekatan hukum untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kita mengenal UU No. 35 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 81 Perpu nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan: “Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15” (lima belas) tahun. Tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. “

Sejak tahun 2015, pemerintah telah menetapkan melalui Peraturan PPPA No. 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sistem yang komprehensif dan integratif, dimulai dengan pengolahan laporan/keluhan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum hingga pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan di lingkungan sosialnya

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id